atm

Oleh Teuku Munandar

GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen nontunai (Less Cash Society) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Dibandingkan negara-negara ASEAN, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif masih rendah, sementara dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, masih terbentang lebar potensi untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia.

Upaya kampanye GNNT untuk mendorong transaksi nontunai sudah mulai terlihat hasilnya. Satu indikatornya terbukti dengan peningkatan transaksi yang menggunakan instrumen nontunai, yaitu kartu ATM/Debet dan kartu kredit, atau dikenal dengan istilah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Data BI menunjukkan transaksi APMK yang menggunakan kartu kredit pada 2016 sebanyak 305 juta transaksi dengan total nominal mencapai Rp 281,02 triliun, yang berarti meningkat bila dibandingkan 2015 yang berjumlah 281 juta transaksi dengan total nominal Rp 280,5 triliun.

Sementara transaksi APMK yang menggunakan kartu ATM/Debet pada 2016 sebanyak 5,2 miliar transaksi dengan total nominal sebesar Rp 5.623 triliun, juga meningkat bila dibandingkan 2015 yang sebanyak 4,5 miliar transaksi dengan total nominal sebesar Rp 4.897 triliun. Dari keseluruhan transaksi kartu ATM/Debet, apabila dilihat dari penggunaannya maka yang tertinggi adalah transaksi tunai, kemudian transfer intrabank (antarrekening dalam satu bank), lalu diikuti dengan transfer antarbank, dan terakhir adalah untuk belanja.

Elektronifikasi Dari sisi penyelenggaraan kepemerintahan, penggunaan transaksi nontunai atau dikenal dengan elektronifikasi, akan memberikan manfaat di antaranya meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Berbagai transaksi pemerintah yang dapat menggunakan elektronifikasi di antaranya pembayaran pajak, retribusi, biaya-biaya pengurusan dokumen (paspor, perizinan), penyaluran bantuan sosial, serta aktivitas lainnya terkait pengelolaan APBN/APBD.

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan elektronifikasi dalam transaksi pemerintah mengalami banyak kemajuan. Saat ini banyak pemerintah daerah yang melakukan transaksi dengan menggunakan sistem nontunai, misalnya untuk pengelolaan biaya parkir (E-Parking) dan retribusi pasar (E-Retribusi). Setelah mengalihkan sistem pengelolaan perparkiran dan retribusi pasar dari tunai menjadi nontunai, penerimaan pendapatan daerah dapat mengalami peningkatan lebih dari 100%, seperti yang terjadi di satu daerah di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan.

Berbagai penelitian di dunia juga mengonfirmasi manfaat dari transaksi nontunai bagi pemerintah maupun masyarakat. Penelitian pada 2007 di Brazil menghasilkan kesimpulan bahwa transisi pembayaran ke sistem elektronik menurunkan biaya 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil riset lembaga penelitian internasional, McKinsey pada 2010 menyebutkan pembayaran elektronik antara rumah tangga dan pemerintah di India dapat menghemat 8% dari total pembayaran, sementara di sisi penerimaan pemerintah mengalami peningkatan hampir 80%. Penelitian lainnya juga menyebutkan konversi dari tunai kepada elektronik secara umum menurunkan biaya lebih dari 50% (Bold, Porteus, & Rotman, 2012).

Bila melihat berbagai fakta dan hasil penelitian selama ini, maka penggunaan nontunai dalam transaksi masyarakat dan pemerintah haruslah didukung dalam pengimplementasiannya, baik di Indonesia maupun di Aceh. Kalau boleh memakai bahasa gaul yang sering digunakan saat ini, saatnya move on dari transaksi tunai ke nontunai. Berbagai manfaat dapat diperoleh masyarakat dan pemerintah bila bertransaksi dengan cara nontunai. Bagi masyarakat Aceh, kondisi geografi dengan daerah-daerah yang tersebar luas sementara sarana/prasarana perhubungan masih terbatas, mekanisme nontunai akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian.

Sedangkan bagi pemerintah, dengan besaran dana APBA yang dimiliki Aceh maka diperlukan system pengelolaan keuangan daerah yang baik. Mekanisme nontunai atau elektronifikasi dalam transaksi Pemerintah Aceh dapat menjadikan dana yang dikelola menjadi lebih akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Di sisi lain, elektronifikasi dalam transaksi dari masyarakat kepada pemerintah atau yang dikenal dengan istilah “P to G” (Person to Government), seperti untuk pembayaran pajak dan biaya pengurusan dokumen, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Semoga!

* Teuku Munandar, Asisten Direktur/Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

* Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili lembaga tempat penulis bekerja.