irwan johan

WAKIL Ketua II DPRA, Irwan Djohan mengetok palu tanda pengesahan RAPBA 2017 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRA. 

 

Oleh Teuku Munandar

BERDASARKAN rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 6 Februari 2017 lalu, perekonomian Aceh tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,31% apabila diukur dengan minyak dan gas (migas). Sementara tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Aceh yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, menghasilkan angka 4,31%. Lebih lanjut BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi dicapai oleh sektor konstruksi, yang sebesar 12,81%.

Pencapaian tersebut dikarenakan beberapa proyek infrastruktur yang dikerjakan selama 2016 lalu, di antaranya pembangunan Jembatan Lamnyong, flyover Simpang Surabaya, renovasi Masjid Raya Baiturrahman, semuanya berlokasi di ibu kota provinsi, Banda Aceh, serta proyek-proyek lainnya yang tersebar di seluruh Aceh.

Pembangunan infrastuktur Melihat data BPS tersebut, maka alokasi anggaran belanja Pemerintah Aceh untuk pembangunan infrastruktur sudah sepatutnya dapat terus ditingkatkan dengan sasaran utama pada sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur di Aceh memiliki multiplier effect (efek pengganda) yang besar dan positif terhadap perekonomian daerah.

Pembangunan jalan, jembatan, waduk, pembangkit listrik, dan sarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat lainnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat/dunia usaha, serta menekan biaya operasional seperti biaya transportasi dan logistik. Pada akhirnya peningkatan output masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana hasil penelitian Progressive Policy Institute yang dipublikasikan pada Maret 2014 dengan judul Infrastructure Investment and Economic Growth: Surveying New Post-Crisis Evidence, disebutkan bahwa bukti-bukti terbaru menunjukkan belanja infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar dan positif bagi perekonomian. Faktanya bahwa setiap 1 dolar AS yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 1,5-2 dolar AS.

Selain itu, penyediaan infrastruktur juga dipercaya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kajian IMF Working Paper Februari 2015, The Welfare Multiplier of Public Infrastructure Investment, disebutkan bahwa setiap 1 dolar AS yang dihabiskan untuk investasi infrastruktur publik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setara dengan 0,8 dolar AS konsumsi pribadi.

Apabila melihat fakta dan hasil penelitian tersebut, maka sudah sepatutnya Pemerintah Aceh menaruh perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur. Bentuk keseriusan pemerintah salah satunya dapat ditunjukkan melalui pengalokasian yang lebih optimal dalam APBA/APBK untuk pembangunan infrastruktur di Aceh, tentunya dengan memperhatikan skala prioritas dan ketersediaan dana.

Dalam level Nasional, pemerintahan Jokowi telah menunjukkan keseriusan dalam membangun infrastruktur. Hal ini terlihat dari kenaikkan anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBN 2017 bila dibandingkan tahun 2016. Pada tahun ini pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 387,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur, dari total anggaran belanja negara yang sebesar Rp 2.080 triliun.

Dengan demikian telah terjadi kenaikan sekitar 22% pada anggaran infrastruktur 2017 bila dibandingkan dengan anggaran 2016 lalu yang sebesar Rp 317,1 triliun. Dana tersebut rencananya akan digunakan di antaranya untuk pembangunan jalan (836 Km), jembatan (10.198 meter), bandara baru/lanjutan (13 bandara), dan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan laut (61 lokasi).

Dampak positif Menyadari dampak positif dari pembangunan infrastruktur, maka sudah semestinya seluruh pemangku kepentingan di Aceh yang terkait dengan bidang infrastruktur, dapat berkontribusi untuk mendukung akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur, demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi Aceh yang berkualitas dan berkesinambungan. Semoga siapapun nantinya yang akan terpilih untuk memimpin Aceh, akan memberikan perhatian serius kepada pembangunan infrastruktur, diantaranya melalui optimalisasi APBA untuk belanja infrastruktur.

Selain menciptakan efek multiplier yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur publik juga merupakan wujud penunaian kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Namun satu hal yang jangan dilupakan, penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan skala prioritas, serta tata kelola yang baik (governance) dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah!

* Teuku Munandar, Asisten Direktur/Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh. Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.